tptgr adalah. kelembagaan yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang biasa disebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (MP TP TGR). tptgr adalah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasselanjutnya disebut TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Negara/Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah; 25. pdf. Kondisi ini menunjukan bahwa LKPD Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan pengendalian internal masih belum memadai, terutama adalah penyelesaian kerugian daerah. Buku Inventaris adalah buku yang memuat data barang inventaris yang digunakan dan dimiliki oleh SKPD. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan. 22. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan TPTGR dibantu oleh. Register Penutupan Kas;Sidang dipimpin oleh ketua tim majelis TPTGR Kepala Inspektorat Malut dan disaksikan langsung oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK). JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat. 24. 5. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak, beserta. 27. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan29. Kedua, Sekda Sikka sebagai Ketua Majelis TPTGR, harus mampu membuktikan dari aspek substantif bahwa yang hanya bertanggungjawab adalah Neldis. Sistem gaji dan tunjangan guru PNS dibayarkan langsung oleh pemerintah. 765 – 9. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak PP ini mengatur mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan. Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;. b. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahselanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 06/2020, BN. Undang-undang (UU) tentang YayasanDisiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk Pada suatu negara diketahui bahwa jumlah penduduk yang berusia kerja adalah 15. 2. PEMBAHASAN A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraDokumen ini berisi Kode Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 untuk Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan TNI. Oleh karena itu diadakannya penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) baik dalam keuangan ataupun barang daerah. Pada akhir tahun 2006 Tergugat I meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat sejumlah Rp450. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan t. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 000. 44. YUSRAN LAPANANDA, SH. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang25. BUPATI SIJUNJUNG. dan Pemeliharaan BMN dan TPTGR Polri adalah pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dan TPTGR yang berlaku di lingkungan Polri. Tipe Dokumen. 19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah - Download as. TPrGR Khusus adalah proses tuntutan TPrGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dilakukan antaranya dengan implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik serta mewujudkan. Tunjangan guru PNS. TPrGR Khusus adalah proses tuntutan TPrGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat barharga atau barang-barang negara. 6. Mataram - Telah diselenggarakan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Masa Sidang Pertama Tahun 2022 tanggal,. Dasar Hukum Tptgr. PENJELASAN ATAS POS­POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat. MATARAM; Telah diselenggarakan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain T. TLHP adalah Tindak Lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan. 000: Sewa diterima di muka: Rp 800. dst. Teknologi tepat guna dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan tenaga kesehatan dan klien 3. Oleh karena itu diadakannya penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) baik dalam keuangan ataupun barang daerah. pdf. MH. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinasMAJELIS TPTGR BELUM TERIMA LAPORAN, 11 September 2019; Catatan: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugasdisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. 30. Wanimbo menjelaskan, MP-TPTGR adalah salah satu wadah pemerintah untuk. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. 1. OPD. 20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangGanti Rugi, yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan Walikota. 2001. 29. 27. Judul. 1 bupati sijunjung provinsi sumatera barat peraturan daerah kabupaten sijunjung nomor 1 tahun 2016 tentang penyelesaian kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa35. M Juaini Taofik. Manfaat dari TTG 1. Bupati adalah Bupati Magelang. Dalam apel pagi pegawai kali ini, Kadiv Keimigrasian, Andry Indrady mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai tentang tentantif jajaran Kemenkumham pada hari ini dimana ada kegiatan apel bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta. Pemakai Barang adalah orang yang memakai barang milik daerah ketika terjadi kerugian daerah. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan3 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. 000. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah t. 8. Permenkeu 225/PMK. 21. “Begitu ada rekomendasi minta untuk. 25. selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. 3 Tahun 2021 TTG TPP. Dasar Hukum Tptgr. BMD adalah Barang Milik Daerah. TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP bagi Bendahara dan TGR bagi Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 12. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. E. tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai BukanScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Permen no. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangselanjutnya disebut TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Negara/Daerah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah; 25. com - Sebanyak 57 dari 77 orang Pengawai Negeri Sipil. Mataram – 26/08/2021. Gorontalo. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 36. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 29 30 Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu: 31 Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas memberikan definisi terkait kerugian negara/daerah dalam pengertian yang sama bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. 3. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasyang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan 'pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 45. 4. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan; 24. 1997 - TPTGR. adalah surat keputusan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberi kesempatan menjawab kepada. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang daerah. “Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Wanimbo. Dari jumlah usia kerja tersebut, hanya sebanyak 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. 15. Tutup saran Cari Cari. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti. -6- Pasal 6 TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 35. Sistem gaji dan tunjangan guru PNS dibayarkan langsung oleh pemerintah. Pengguna adalah Pejabat dan atau Pegawai Negeri yang ditunjuk menggunakan kendaraan dinas dan memiliki SPPKD. Diduga Timbulkan Kerugian Negara, OPD Jalani Sidang MP TPTGR Untuk pertama kalinya di 2021, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Pemerintah Kota Pariaman menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) Kota Pariaman Tahun 2021. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu prosesTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu cara yang kerap digunakan aparat penegak hukum untuk menarik aset para pelaku tindak pidana seperti korupsi, narkotika maupun terorisme. 404. Ia memastikan, tugasnya adalah menuntaskan sisa temuan Rp 17 miliar, akumulasi temuan BPK maupun Inspektorat. 000. Sebagai jaminan pembayaran hutangnya, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa bilyet giro yang berlaku mundur tertanggal 23 April 2007 atas nama pemilik rekening Tergugat III yang kedudukannya adalah sebagai anak dari. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun TIDAK DITEMUKAN. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungdisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara,pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur. Masyarakat / klien bisa lebih cepat ditangani oleh. Instruksi kerja adalah. 13. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah. . Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 dalam Pergub itu yakni “Pelaku TPTGR adalah Bendahara/Penyimpan Barang/Pegawai/Non PNS pada SKPD,BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Lembaga Negara/Daerah, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang mengelola/Menggunakan dana APBD maupun. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam4. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah. komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. 2. 3. Di luar gaji pokoknya, PNS juga mendapatkan beberapa tunjangan. Gambar dari Mitrade 7. selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. Kembali ke Beranda. Sembunyikan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (L embaranAdapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. 19. Contoh pencatatan jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:dua-pejabatnya-jadi-tersangka-pemko-kukuh-nyatakan-bukan-korupsiGanti Rugi, yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan bupati. 6. 32. TPrGR Khusus adalah proses tuntutan TPrGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan Dengan demikian teknologi tepat guna mempunyai kriteria yang dapat dikatan sebagai TTG, yaitu: 1. 12. 030. Wanimbo. Bupati Usman G. Salah satu kota yang menjalankan model kelembagaan ini adalah Kabupaten Gorontalo. 5. Pemegang Barang adalah pejabat yang diberi tanggung jawab atas penggunaan suatu barang milik daerah. 6 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Sarmiatih;Bahwa hasil sidang TPTGR waktu itu adalah dibuatnya SKTJM di kantor InspektoratKab. 2001/ No. Sindonews. Bupati Usman G. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. Peraturan Perundang-undangan. 445. 6. Guru PNS adalah guru yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. 14. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota; 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau10. • au pun 6. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah lewat Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR), untuk mengetahui pelaksanaan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangPMK No. 4. BPK; Terbitan Jakarta : BPK RI, 1995; Nomor Panggil 336 IND p;. 16, LN. Standard Operating Procedures ( SOP ) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, (Kepmenpan No. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. Di dalam struktur UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian TP-TGR, yang ada adalah pengertian kerugian negara/daerah yang diatur pada pasal 1 angka 22, “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sebagaimana telah Saudara ketahui dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam menjalankan tugasnya PK tidak bekerja sendiri, misalnya dalam menentukan saran litmas, PK terlebih dahulu mendiskusikan konsep litmas dalam forum sidang TPP, anggota tim pengamat pemasyarakatan adalah para PK bapas dan Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), serta Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA). 2. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. JUDUL SOP. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Type 3 (multiple-case design (holistic)) karena menggunakan beberapa objek kasus yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sampel, dengan menggunakan satu unit analisis yaitu penyelesaian TLHP. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdisingkat TPTGR adalah suatu bagi bendahara atau Pegawai proses tuntutan melalui TP dan TGR bukan bendahara, Pejabat lainnYa bergerak malrpun tidak yang meruPakan satuan atau ditimbang termasuk seJenls; 16. pembahasan adalah: Apakah tugas pokok dan fungsi TPKN/D serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2016? III. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud daiam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Perusahaan Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa . Judul Asli: Permendagri 5. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak. 20. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala BPKP. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11.